[JAYAPURA] Sejumlah organisasi di Papua menolak pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pasalnya, rakyat Papua, dalam musyawarah besar mereka pada 9-10 Juni 2010 lalu, menganggap otonomi khusus (Otsus) Papua gagal. Karena itu diperlukan mediasi oleh pihak ketiga untuk berdialog dengan Jakarta mengenai masa depan Papua.
Demikian benang merah wawancara SP dengan sejumlah kelompok di Jayapura, Kamis (12/1) sore.
Menurut Alius Asso dari Solidaritas Hukum dan Demokrasi Rakyat Papua,
Otsus diberikan kepada rakyat Papua karena Papua ingin merdeka, namun dalam perjalanannya Otsus tidak mensejahterahkan rakyat Papua. Muncul kesan, Otsus Papua hanya untuk orang-orang tertentu.
Sedangkan Jack Wanggai dari West Papua National Outority menambahkan, Otsus sudah gagal dan rakyat inginkan dialog dengan Jakarta. ‘’Kenapa pemerintah bisa berdialog dengan kelompok ingin merdeka di Aceh, sementara di Papua tidak bisa dilakukan,’’ ujarnya saat dihubungi SP.
Sementara Usman Yagobi dari Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Kebenaran mengatakan, sejak awal kehadiran Otsus sudah ditolak rakyat Papua tetapi terus dipaksakan dilaksanakan. Hasilnya Otsus tetap gagal. ‘’Kalau sudah gagal, tidak usah lagi dipaksakan, tidak usah bentuk MRP lagi. Yang perlu adalah buka ruang dialog untuk membicarakan nasib bangsa Papua,’’ ujarnya.
Kata dia, kalaupun proses pemilihan anggota MRP terus dilakukan dan mereka dilantik sesuai jadwal 31 Januari 2011, menurut Jack, hasilnya tidak sah dan tidak diakui oleh rakyat Papua, karena pada dasarnya orang Papua sudah menganggap Otsus sudah berakhir seiring dengan diserahkannya hasil Mubes rakyat Papua dan MRP.
Sebelumnya Dewan Adat Papua (DAP) menolak memberikan rekomendasi untuk calon anggota MRP yang akan mewakili kelompok adat.‘’Dalam menghadapi proses rekruitmen anggota MRP, pleno khusus Dewan Adat Papua menegaskan bahwa DAP menolak Otonomi Khusus melalui demo penolakan 12 Agustus 2005 lalu, dan dalam musyawarah orang asli Papua dan MRP 9-10 Juni 2010 dihasilkan bahwa Otsus gagal total mensejahterahkan orang asli Papua, tetapi otonomi khusus justru mengancam hak hidup pada kepunahan secara perlahan, maka DAP menyatakan tidak terlibat memberikan rekomendasi dalam rekruitmen calon anggota MRP,’’ ujar Dominikus Sorabut yang membacakan pernyataan sikap DAP. [154
Tidak ada komentar:
Posting Komentar