Kontras: Bentuk TPF Kasus HAM di Papua

Ray Jordan - Okezone

JAKARTA - Penyiksaan terhadap Tunaliwor Kiwo bukan penyiksaan kategori pelanggaran HAM ringan. Sebab, penyiksaan dilakukan selama 3 hari berturut-turut dan pelaku juga menjalin komunikasi dengan pos militer lain. 

Demikian pernyataan sikap bersama yang dikeluarkan Kontras dan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia, di Kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (22/1/2011), terkait tuntutan Oditurat Militer kepada terdakwa TNI atas kasus penyiksaan di Puncak Jaya, Papua. 

Dari temuan tersebut, kekerasan terjadi sejak 2004 dan kejadian yang sesungguhnya adalah pelanggaran HAM berat.Oleh karena itu, Kontras mendesak Komnas HAM menarik kembali rekomendasi dan membentuk timpencari fakta yang memiliki legitimasi hukum untuk memproses perkara ini di pengadilan HAM

Presiden Khawatir Perilaku TNI di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati kondisi di Papua dikatakan kondusif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku khawatir dengan pelanggaran hukum dan disiplin oleh anggota TNI-Polri di provinsi Indonesia paling timur tersebut.

Presiden menginstruksikan kepada pimpinan TNI-Polri untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI-Polri yang melanggar hukum dan disiplin.
"Saya prihatin ada kasus-kasus pelanggaran hukum dan disiplin yang terjadi di Papua meski skalanya kecil. Berikan sanksi sebab itu bukan kebijakan pemerintah, tapi insiden. Yang penting selesaikan secara transparan dan akuntabel," kata Presiden ketika memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Gereja Papua Sepakat Tolak Otonomi Khusus Papua

Kembali pihak gereja-gereja di Indonesia bergerak dan angkat bicara ketika aspirasi dan suara masyarakat didaerah tidak didengarkan ataupun dijalankan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadi alasan beberapa gereja-gereja di Papua untuk menolak Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak kunjung melahirkan perubahan secara substansial.

Pdt. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Sinode Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, menyerukan kepada  pemerintah walaupun suara mereka  terabaikan, pihaknya tetap berpegang pada pendirian tersebut. “Kalau memang pernyataan kami dinilai mengganggu proses pemilihan dan perekrutan Majelis Rakyat Papua silahkan saja, tetapi kami tetap berpegang bahwa pelaksanaan Otsus di Papua telah gagal” kata Socratez, kepada JUBI di Jayapura, Sabtu (15/1).

Tak Ada Tekanan AS dalam Sidang Video Kekerasan TNI di Papua

Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak pernah mendapatkan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Amerika Serikat, terkait persidangan kasus video kekerasan terhadap warga sipil di Papua, yang dilakukan sejumlah perwira TNI.
Pada persidangan yang digelar Kamis siang, Oditur Militer menurunkan tiga tuntutan yang berbeda kepada tiga anggota TNI pelaku video kekerasan jilid II, yang terjadi di kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, pada Mei 2010.
Sersan Dua Irwan Riskianto, sebagai Wakil Komandan Pos Gurage, dituntut paling berat yakni satu tahun. Sementara dua anggotanya, Prajurit Satu Thamrin Mahangiri dan Prajurit Satu Yapson Agu, masing-masing dituntut 9 dan 10 bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.

Kontras: Pelanggaran HAM di Papua Masih Tinggi

Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pelanggaran HAM di tanah Papua masih tinggi. Pelanggaran tersebut berupa ancaman terhadap kebebasan sipil dan diskriminasi atas identitas masyarakat Papua.
Tingginya pelanggaran HAM itu semakin diperparah dengan proses hukum yang tidak jelas dan memberikan rasa keadilan masyarakat.
"Masih banyak kekerasan dan ancaman terhadap kebebasan sipil," kata koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi, dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Jumat, (21/1/2011).

SEBUAH TANGGAPAN DARI KANTOR PERDANA MENTERI ISRAEL, BENJAMIN NETANYAHU

Aku ingin menarik perhatian Anda kepada sebuah artikel baru-baru ini di majalah Time berjudul "Israel's Rightward Lurch Scares Some Conservatives." Saya berharap bahwa Anda akan setuju bahwa artikel itu sangat bias dan dari berbagai distorsi tidak layak untuk memenuhi standar majalah bergengsi untuk anda.

Israel digambarkan dalam artikel pada dasarnya geser ke arah fasisme. Koresponden Anda mengacu pada Israel Shin Bet (setara dengan FBI) sebagai "polisi rahasia," mengklaim bahwa pemerintah Israel "semakin menyamakan perbedaan pendapat dengan ketidaksetiaan," dan menuduh Perdana Menteri "mengambil halaman dari tetangga negara otoriter."

Bukti ditawarkan untuk tuduhan ini keterlaluan termasuk suara awal di parlemen kita yang akan membutuhkan warga naturalisasi untuk membuat janji kesetiaan, sebuah proposal untuk strip kewarganegaraan dari Israel dihukum karena spionase dan terorisme, gerakan untuk menyelidiki dana dari pemerintah asing dari LSM lokal, panggilan pada orang-orang Yahudi untuk tidak menyewa properti untuk orang Arab, dan demonstrasi menuntut larangan anak laki-laki Arab berkencan dengan gadis Yahudi.

Jerusalem Tak Akan Pernah Dibagi

bikyamasr.com Pemandangan Kota Jerusalem  

NEW YORK, KOMPAS.com — Wali Kota Jerusalem Nir Barkat, yang sedang naik daun di panggung politik Israel, Senin (10/1/2011), bersumpah bahwa kota itu tidak akan pernah dibagi. Jerusalem Timur, katanya, tidak akan pernah menjadi ibu kota negara Palestina masa depan. "Itu tidak akan terjadi, itu tidak alami, itu merupakan hal yang salah untuk dilakukan dari perspektif mana pun," kata Wali Kota Jerusalem Nir Barkat, saat berkunjung ke New York, Amerika Serikat, sebagaimana dilansir AFP.

Barkat juga bergabung dengan Pemerintah Israel dalam

Oknum TNI Penyiksa Dituntut 12 Bulan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Tiga oknum TNI pelaku penyiksaan warga Puncak Jaya Papua,Kamis (20/1/2011), masing-masing dituntut 12 bulan, 10 bulan, dan 9 bulan. Terhadap tuntutan ini pelaku yang didampingi penasihat hukum meminta Majelis Hakim memberi waktu selama satu jam untuk memikirkan tuntutan itu.

Sersan Dua Irwan Riskianto, Wakil Komandan TNI Pos Gurage mendapat tuntutan terberat selama 12 bulan. Sementara anggotanya Prajurit Satu Thamrin Makangiri 9 bulan dan Prajurit Satu Yason Agu 10 bulan penjara potong masa tahanan sementara. 
Ketiganya merupakan anggota Batalyon Infanteri 753/Arga Vira Tama yang bertugas di Puncak Jaya. Dalam tiga sidang berturut-turut, Oditur militer menyatakan mereka terbukti sah dan meyakinkan bersalah

Pansus Pemilihan MRP Rencana Panggil Gubernur

Nasson Utti: Dana  Rp 26 Miliar  Sebaiknya Dihentikan Penggunaannya

Nasson Utti SE

Yan P Mandenas SSos

JAYAPURA-Anggota Pansus MRP DPRP Yan P Mandenas SSos mengatakan,  pihaknya merencanakan memanggil dan meminta pertanggungjawaban Gubernur Provinsi Paua sekaligus menggelar Rapat Pansus Pemilihan MRP dengan Panitia Pemilihan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.   Hal ini dilakukan untuk mencari  solusi terbaik  terkait makin tak jelasnya jadwal pemilihan MRP. Padahal pemerintah pusat telah mewarning bahwa pelantikan anggota MRP periode 2010-2015 digelar 31 Januari mendatang. Demikian disampaikan Mandenas ketika dihubungi Bintang Papua di ruang kerjanya, Rabu (19/1) kemarin.  Dia mengutarakan, kalau  pemilihan MRP sangat strategis, maka 

Papua: Hapus Stigma Separatis dan Bangun Dialog Bersama

AKARTA (Suara Karya): Paradigma kecurigaan sebagai separatis terhadap rakyat Papua, sudah saatnya harus diubah. Jika tidak ada keinginan untuk membenahinya, maka akan sulit membangun dialog dengan masyarakat dan komponen lain di Papua, padahal ini penting bagi pembangunan Bumi Cenderawasih di masa mendatang.

"Opini yang seharusnya adalah, rakyat Papua harus ditempatkan sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecuali mereka, secara hukum bisa dibuktikan sebagai anggota gerakan separatis," kata Ketua Pansus Papua DPD Paulus Y Sumino, kepada Suara Karya, di Jakarta, kemarin.

Military’s Top Brass Gathering to Set Their Plan of Attack for Years to Come

Although Nono said he believed there was no current foreign military threat to the province, he warned that it was possible Papua could secede. “In the future, with sufficient political pressure, there may be [international] demand for a referendum [on self-determination] in Papua,” he said. “Before it’s too late, we must strengthen our presence there, so that we can monitor the situation and prevent any serious threat from arising,” Nono added. 

The Indonesian Armed Forces on Wednesday kicked off a two-day national leaders’ meeting to evaluate its performance last year and to decide on the military’s priorities in years ahead. 

For the meeting, around 140 high-ranking military officers gathered at the Armed Forces (TNI) headquarters in Cilangkap, East Jakarta. 
Defense Minister Purnomo Yusgiantoro opened the meeting and said one of the main targets of the gathering was for officers to determine a Minimum Essential Force capable of dealing with any threat to the country

Merobek Perut Orang Papua Oleh Militer Indonesia, Apakah Pelaku diseret di pengadilan?

Bukti kekerasan militer NKRI baik secara tertutup maupun terbuka masih terus terjadi di seluruh Tanah Papua terhadap bangsa Papua Ras Melanesia, salah satu video yang kami tampilkan ini adalah wujud kekerasan militerisme di tanah Papua yang sempat direkam oleh jaringan kerja WPNA ketika terjadi penyisiran dan penyergapan secara terbuka terhadap aktivis HAM dan Demokrasi Yapen beberapa waktu lalu (Mantembu, 12 Agustus 2009). Yawan Wayeni (YW) adalah salah satu aktivis Demokrasi yang disergap oleh tim penyergap gabungan TNI dan Polri Yapen,

NKRI merobek perut orang papua, papua merobek merah putih

Padahal aset kekaayaan propinsi ini merupakan aset besar bagi NKRI..

Untuk kalian yg merasa menjadi bagian dari NKRI.. Kita harusnya mendengar teriakan mereka.. Mereka ini bangsa kita juga.. Sudah seharusnya kita juga mendukung mereka, dalam arti.. memperjuangkan dan membantu mereka agar kehidupan mereka lebih layak..

Salam perjuangan untuk mereka..

Komandan  Mengaku Tahu Kasus Penyiksaan  dari Media

Danpos Gurage, Lettu (Inf) Sudarmin saat memberikan kesaksian di persidangan Video Kekerasan Jilid II, di Pengadilan Militer III-19, Dok V, Selasa (18/1). Foto: Andi Riri/Binpa

Jayapura – Makin menarik saja sidang lanjutan kasus video kekerasan jilid II di Puncak Jaya, yang tengah disidangkan di Mahmil 111-19 Jayapura.  Sidang kemarin masih mengagendakan pemeriksaan saksi, diantaranya atasan langsung para terdakawa.    Perwira Komandan Taktis (Pakotis) Mulia, Kapten (Inf) Septianizar mengaku hanya melihat samar samar pelaku dalam video yang diduga dilakukan oleh tiga anggotanya. Hal ini diungkapkannya dalam sidang lanjutan kasus video kekerasan jilid II, yang berlangsung di Pengadilan Militer III-19, Dok V, Selasa (18/1) dengan terdakwa Pratu Yapson Agu. 
“Saya kenali hanya Serda Irianto yang sulut rokok di muka korban, tendang dan todongkan senjata di kepala korban. Sementara terdakwa Yapson Agu, tidak terlihat jelas gambarnya samar-samar, karena ambil gambarnya fokus di korban,” ungkapnya saat ditanya hakim apakah mengenali pelaku penyiksaan dalam video yang sudah beredar luas di dunia maya itu.Diakui, peristiwa penyiksaan oleh anggotanya ini baru diketahui awal Desember itupun dari media. Meski demikian dia mengaku memang mendapat laporan dari Wadanpos Serda

Mendagri Diminta Perpanjang SK Anggota MRP

Kenius Kogoya

JAYAPURA—Meski pemerintah pusat telah mewarning agar pelantikan anggota MRP digelar 31 Januari mendatang, namun apabila dipaksakan tak bedanya menciptakan bom waktu yang membuat situasi tak kondisif bagi masyarakat  di Tanah Papua.   Solusinya,  Mendagri Gamawan Fauzi diminta memperpanjang SK keanggotaan MRP hingga kegiatan sosialisasi pemilihan MRP benar benar dipahami masyarakat.  Hal ini disampaikan Ketua Kaukus Perlemen Pegunungan Papua Kenius Kogoya SP ketika dihubungi diruang kerjanya, Selasa (18/1). Menurut dia, kalau bisa Mendagri memperpanjang pemilihan anggota MRP. Apabila SK pemilihan MRP telah berakhir maka perlu di perpanjang.“Kalau pemerintah terlampau memaksakan pelantikan MRP 31 Januari sama dengan pemerintah menciptakan momok bagi masyarakat Papua. Ini yang  perlu dihindari bersama,” tukasnya. Menurut dia, beberapa elemen masyarakat baik organisasi gereja maupun

AS-Israel Tanam Virus di Program Nuklir Iran

Foto: Telegraph

TEHERAN - Pemerintah Rusia memberikan peringatan akan terjadinya bencana Chernobyl terbaru di reaktor nuklir Iran karena kerusakan yang disebabkan oleh virus Stuxnet.

Ilmuwan nuklir Rusia memberikan bantuan teknis kepada Iran yang mencoba mengaktifkan pembangkit tenaga nuklir pertama di Iran.

Tapi mereka memberikan perhatian serius mengenai dampak kerusakan sistem komputer oleh virus Stuxnet yang misterius, yang ditemukan akhir tahun lalu dan diyakini hasil dari serangan cyber AS-Israel.

AS Hargai Proses Hukum TNI di Papua

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) menghargai proses hukum terhadap tiga anggota Batalyon 753 di Mahkamah Militer III-9 Jayapura dalam kasus penyiksaan warga Papua yang pernah dimuat di situs YouTube.

"Kami menghargai dan menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan TNI terhadap kasus itu," kata Panglima Armada Pasifik AS Laksamana Patrick M Walsh di Jakarta, Senin.

AS juga sangat berharap komitmen TNI untuk tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam setiap penugasannya terus terjaga baik.

Dalam pertemuan tertutup selama 20 menit di ruang VVIP Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu,

Hasil Peradilan Militer Papua Dipaparkan ke Panglima Armada Pasifik AS

 

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono memeriksa pasukan Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) saat upacara pemberangkatan di Mabes TNi Cilangkap, Jakarta, Kamis (11/11). TNI mengirimkan 1304 personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyampaikan tentang hasil proses peradilan militer pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kepada Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, Admiral Patrick M.

Papua soldiers face reduced charges

THREE Indonesian soldiers who videoed a West Papuan man's agony as they repeatedly poked a fiery stick at his genitals have been charged with ignoring their commander's instructions.

Human rights activists say the video is clear evidence of abuse and that the three soldiers from battalion 753 should face Indonesia's human rights tribunal.

But instead the soldiers are standing trial in a military court,

Papuan People’s Coalition for Truth (KRPBK) Statement

Press Release – West Papua Media Alerts

OTSUS (Special Autonomy) is a catastrophe, which is the most appropriate word to describe the role of the Indonesian Republic in binding together Papua and Jakarta with their offerings to quell the the Papuan people’s calls for MERDEKA. We all know …OTSUS (Special Autonomy) is a catastrophe, which is the most appropriate word to describe the role of the Indonesian Republic in binding together Papua and Jakarta with their offerings to quell the the Papuan people’s calls for MERDEKA.

Selection of MRP members should stop, say church leaders

Press Release – West Papua Media Alerts

Given the growing concern about the implementation of Special Autonomy (OTSUS) as reflected in the decisions of the Grand Assembly of the MRP and the Papuan Indigenous People held on 9-10 June 2010, several church leaders have called on the Indonesian …Bintang Papua,11 January 2011

Given the growing concern about the implementation of Special Autonomy (OTSUS) as reflected in the decisions of the Grand Assembly of the MRP and the Papuan Indigenous People held on 9-10 June 2010, several church leaders have called on the Indonesian president, the governors of the provinces of Papua and West Papua

Chilis Rubbed Into Wounds, Papua Torture Victim Testifies

One of the victims, who is still in hiding, told the tribunal via recorded testimony on Monday that soldiers had beaten him for two days and then rubbed salt and chili paste into his open wounds. Video footage of the torture prompted international furor when it was posted on YouTube in October last year.

Jayapura. One of the three soldiers facing a military tribunal over the torture of two Papuan men has been identified by his fellow defendants as the one caught on video egging the other soldiers on. 

One of the victims, who is still in hiding, told the tribunal via recorded testimony on Monday that soldiers had beaten him for two days and then rubbed salt and chili paste into his open wounds. 

Video footage of the torture prompted international furor when it was posted on YouTube in

MRP Ibarat Anak Naga Tidak Bertaring

Pemilihan Anggota MRP Terus Disorot

Selpius Bobii

Jayapura- Kali ini oleh Ketua Umum Front Pepera PB Selpius Bobii yang menggelar jumpa pers di pendopo (honay) Asrama Tunas Harapan Padang Bulan Senin (17/1). Sorotan tersebut diungkapkannya dalam jumpa pers, yang intinya mendesak agar proses pemilihan anggota MRP untuk dihentikan. 
Berbeda dengan para ketua Sinode yang meminta penghentian dengan alasan menunggu jawaban 11 rekomendasi MRP yang diserahkan ke DPRP, Selpius Bobii lebih menyoroti tentang Otsus yang diistilahkannya sebagai naga tua. Sedangkan MRP sebagai naga muda yang merupakan anak naga tua tersebut. “Anak naga Otsus (MRP) ini gigi taringnya telah dicopot oleh pemerintah, maka ia tak dapat mencengkeram, menggigit dan menangkap sesuatu,” ungkapnya. Hal itu, ia menjadi bertanya-tanya kepada orang Papua yang berlomba menjadi anggota MRP, sedangkan perannya tidak ada akibat gigi taringnya telah dicopot oleh negara. “Apakah hendak menjadi anak naga yang tidak produktif karena gigi taringnya telah dicopot? Apa yang hendak disumbangkan bagi orang asli Papua?,” ungkapnya bertanya-tanya.  Disinggung tentang proses pendaftaran yang tampaknya terus berjalan dan bahkan tampak masyarakat hingga dari kampung-kampung cukup antusias menjadi anggota MRP, Selpius Bobii menegaskan bahwa jika dipaksakan dan hingga sampai dilantiknya anggota MRP yang baru,

Mari Berdoa untuk Papua, Jangan Sampai Lepas

SANDRO GATRA

OM Soneta menghibur massa Laskar Merah Putih dan sejumlah organisasi yang akan menggelar doa bersama untuk Papua di Tugu Proklamasi Jakarta, Sabtu (30/1/2010) malam ini.

TERKAIT:

• Orang Papua Berkoteka demi Wisatawan
• Eksploitasi Alam Tak Sejahterakan Masyarakat Lokal
• Pemerintah Suka Emas Papua, Bukan Mas Papua

JAKARTA, KOMPAS.com- Keutuhan Negara Republik Indonesia dinilai terancam dengan adanya rencana lepasnya Papua dari NKRI. Pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap berbagai permasalah Papua yang tidak pernah terselesaikan, agar nasib Papua tidak serupa dengan Timor-Timor.

"Papua akan mencoba referendum pada bulan Maret mendatang. Ini masalah serius," kata Ketua Umum Laskar Merah Putih, Eddy Hartawan, sebelum acara doa lintas agama di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1/2010) malam ini.

Rencananya, anggota Laskar Merah Putih

Papua Mau Dibawa Kemana

Oleh : ARKILAUS BAHO
Gunung Nemangkawi di Timika sudah banyak lubang dan terowongan. Hasil emas, tembaga, perak dan uranium dibawa ke Amerika dan Indonesia. Lalu penduduk di atas gunung bijih tersebut dibawa ke dataran rendah kemudian punah dan tidak berkembang secara teratur. Sama halnya, Status politik Papua dibawa atau dialihkan kepada Indonesia dengan mengalihkan suatu peristiwa PEPERA 1969. Otonomi Khusus pun dibawa lari kepada kelas tertentu saja dan bukan rakyat penghuni negeri tersebut. Supaya tidak berkembang, orang Papua harus menahan benturan-benturan yang dibangun baik secara politis maupun kasat mata. Operasi Militer, Politik adu domba, rasialis yang merupakan budaya eropanis dapat berkembang subur.

Tentara Aniaya Warga Papua Lantaran Kalung Biru

l

 

Tim Densus 88 melakukan penyisiran mencari gerombolan bersenjata di Perbukitan Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura, Papua (3/12). ANTARA/Oka Barta

TEMPO Interaktif, Jayapura - Penganiayaan yang diterima dua warga Papua, di antaranya Telenggen Gire, oleh tiga anggota Batalyon 753 AVT/Nabire, Kodam XVII/Cenderawasih di Puncak Jaya, Papua, karena korban menggunakan kalung berwarna biru.


Dalam pengakuan saksi, sekaligus terdakwa, Prajurit Satu Yakson Agu, kalung tersebut merupakan simbol atau penanda seseorang merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka. “Korban (Telenggen Gire) juga memiliki dua KTP, dia juga punya kalung biru yang biasa dipakai anggota OPM,” kata Agu dalam kesaksiannya di sidang Mahkamah Militer III-9 Jayapura, Senin (17/1).


Agu mengaku, korban disundut bibirnya dengan api rokok. Korban juga diikat kedua tangan dan kaki, kemudian disundut kemaluannya menggunakan kayu

Wakil Perdana Menteri Inggris mengemukakan 'Keprihatinan Kematian di Papua' kepada Pemerintah Indonesia

Hal tersebut mendorong Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg mengemukakan kekhawatirannya yang besar kepada pemerintah Indonesia mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terus menerus dilakukan di Papua Barat, dan akses yang terbatas diberikan kepada wartawan asing ke wilayah tersebut.

Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg

Wakil Perdana Menteri mengemukakan representasinya kepada menteri Indonesia selama KTT Asia-Uni Eropa pada bulan Oktober tahun lalu.

Selama pertemuan di House of Lords di Parlemen Inggris pada tanggal 16 lalu, pertemuan yang berlangsung antara beberapa wakilan tersebut membicarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia di Papua Barat

Indonesia rights body denounces torture in Papua

Indonesia's top human rights body on Thursday urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take action against "serious" rights violations by security forces in eastern Papua region.

Indonesia rights body denounces torture in Papua

The National Human Rights Commission has submitted to Yudhoyono a report on its investigations, including alleged torture of Papuans by soldiers in Puncak Jaya district last May, its chairman Ifdhal Kasim told AFP.
The footage, posted on YouTube, shows soldiers applying a burning stick to the genitals of an unarmed man and threatening another with a knife as they interrogate them over the location of a weapons cache.
"Our investigations found that the military had committed serious human rights violations and we ask for those responsible to be brought to justice," Kasim said.
"Military (personnel) carried out torture and cruel and inhuman treatment which demeans Papuans," he added.
The graphic video drew international media attention to allegations of widespread torture and abuse of activists and civilians in restive Indonesian regions such as Papua and the Maluku islands.
Rights groups including Amnesty International have demanded Indonesia investigate and punish the unidentified soldiers in the video, citing an entrenched culture of impunity in the country's security forces.
Kasim said the commission was told by high-ranking military officials that an "investigation is under way and a hearing will be held end January". SOURCE

Papuan prelate denies hand in land scam

By Konradus Epa, Jakarta

Sacred Heart Archbishop Nicolaus Adi Seputra of Merauke

The Archbishop of Merauke in Indonesian Papua has denied accusations that he forced indigenous people to accept a controversial estate project, saying he had never collaborated with investors.

“As far as I know and remember, the district head, legislators, government officials and custom and religious leaders never sat together to talk about important matters related to investors,” Sacred Heart Archbishop Nicolaus Adi Seputra of Merauke said in a letter issued on Jan. 12.

He said he only heard information that Merauke district will be turned into an agropolitan, agrotravel and agro-industrial city in 2006. After that the district was chosen as the site for the plantation project.

“What the project’s programs are, who involves, what institutions run the project…everything is unclear to me,” he asserted.

In a November rally, Diana Gebze, head of Papua Solidarity Against MIFEE (Sorpatom, Indonesian acronym), said the archbishop must take responsibility over Papuans’

“Otsus No, Referendum Yes”!

Dari Aksi Damai DAP Wilayah  Kabupaten Merauke

Merauke—Tidak hanya di DPRP Jayapura, demo yang sama juga dilakukan di DPRD Merauke. Puluhan pemuda di bawah kordinasi Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Kabupaten Merauke, Kamis (8/8) pagi sekitar pukul 10.00 Wit mendatangani Kantor DPRD Kabupaten Merauke, Jalan Brawijaya, untuk menyampaikan aspirasinya ihwal permintaan Referendum yang nantinya akan dimediasi Mahkamah Internasional.

Sembari membawa sejumlah spanduk yang diantaranya bertuliskan; Otsus Gagal Total Semua Rekayasa Pusat, dan Pepera sebagai Pemasungan Pendapat Rakyat dan Bangsa Papua, mereka meneriakkan yel-yel soal kegagalan Otsus dan permintaan pelaksanaan Referendum.

“Otsus no, referenfum yes!”