100 Juta Suara Dukung "REFERENDUM" West Papua

8 Januari 2011

Imparsial Nilai Sikap TNI Lindungi Kesalahan Anggotanya


TEMPO InteraktifJakarta - Lembaga advokasi HAM Imparsial mengecam sikap Panglima TNI dalam menangani kasus kekerasan prajurit TNI di Papua. Imparsial menilai sikap Panglima TNI adalah melindungi kesalahan anggotanya dengan hanya mengadilinya di tingkat pengadilan militer.
"Kami kecam sikap yang menyatakan bahwa pengadilan militer lebih berat hukumannya dari hukuman sipil," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti dalam keterangan persnya di kantor Imparsial, di Jakarta (7/1/2011).
Menurut Poengky, penting untuk dicermati perbedaan antara hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam pengadilan sipil dengan KUHP dan pengadilan militer. "Dalam KUHP hukuman dari 5 hingga 7 tahun, sedangkan dalam kasus kekerasan aparat militer di Papua dalam peradilan militer hanya divonis 5-7 bulan penjara," kata Poengky.

Iran Baru Bisa Jadi Negara Nuklir Setelah 2015

Jerusalem, (Analisa)
Kepala spionase Israel yang baru mundur yakin Iran tidak akan dapat membuat sebuah bom nuklir sebelum tahun 2015, demikian dilaporkan media Israel, Jumat (7/1).
Pernyataan tadi kembali menepis estimasi intelijen Israel mengenai kapan Teheran akan menjadi negara nuklir.
Meir Dagan, yang melepaskan posnya sebagai kepala dinas intelijen Mossad pekan ini, menegaskan program nuklir Iran tertunda akibat"langkah" tak jelas yang diterapkan terhadap negara Islam itu, demikian menurut suratkabar Israel Yediot Ahronot.
Media Israel lainnya melaporkan prediksi Dagan mengutip "pembicaraan tertutup" yang dia adakan pada Kamis sebelum melepaskan posnya sebagai kepala dinas intelijen rahasia Israel.

Peneliti Israel: Air Mata Wanita Dapat Menurunkan Gairah Seksual Pria

NEW YORK, (PRLM).- Air mata wanita mengandung senyawa kimia yang dapat menurunkan gairah seksual pada pria. Demikian hasil penelitian ilmuwan Israel dari Weizmann Institute of Science yang dipublikasikan oleh jurnal ilmiah AS seperti dikutip Guardian, Sabtu (8/1).
Penelitian dilakukan dengan melibatkan sejumlah pria yang diminta membaui tetesan air mata beberapa wanita. Kemudian, para peneliti mengukur derajat testoterone para partisipan tersebut. Hasilnya, kandungan zat pada air mata wanita memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan level hormon testosterone pada pria.

7 Januari 2011

Rekomendasi Komnas HAM tentang kekerasan di Papua

Jakarta, seruu.com -http://seruu.com/hukum-a-kriminal/kontras-jangan-abaikan-pelanggaran-ham-di-papua-ambil-tindakan-pro-justicia/itemid-698---- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai rekomendasi Komnas HAM tentang kekerasan di Papua harus ditindaklanjuti dengan tindakan pro justisia dan bukan dibiarkan tanpa proses hukum yang layak bagi pelakunya.
Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mengatakan temuan Komnas HAM dalam pemantauannya sudah sepatutnya ditindak lanjuti ke penyelidikan pro justisia sebagaimana yang diatur dalam UU no 26/2000.tentang Pengadilan HAM. Menurut dia, temuan dari laporan pemantauan tersebut tidak bisa hanya dibiarkan tanpa proses hukum yang layak.

Panglima TNI: Kekerasan di Papua Bukan Pelanggaran HAM Berat

Laksamana TNI Agus Suhartono. TEMPO/Arnold Simanjuntak
TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Agus Suhartono mengakui, dari sudut pandang hak asasi manusia, kekerasan yang dilakukan tentara di Papua adalah pelanggaran. "Iya (pelanggaran hak asasi manusia), tapi bukan pelanggaran HAM berat," ujarnya seusai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kamis (6/1).

Namun, kata dia, berbeda jika dilihat dengan kacamata militer. Ia berpegang pada hasil pengadilan militer yang memvonis prajurit bersalah tak melakukan perintah dinasnya

West Papua Report January 2011

Article – West Papua Advocacy Team
West Papua Report January 2011 This is the 81st in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, …http://www.etan.org/issues/wpapua/2011/1101wpap.htm
West Papua Report
January 2011

This is the 81st in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN).

Indonesia rights body denounces torture in Papua

JAKARTA — Indonesia's top human rights body on Thursday urged President Susilo Bambang Yudhoyono to take action against "serious" rights violations by security forces in eastern Papua region.
The National Human Rights Commission has submitted to Yudhoyono a report on its investigations, including alleged torture of Papuans by soldiers in Puncak Jaya district last May, its chairman Ifdhal Kasim told AFP.
The footage, posted on YouTube, shows soldiers applying a burning stick to the genitals of an unarmed man and threatening another with a knife as they interrogate them over the location of a weapons cache.
"Our investigations found that the military had committed serious human rights violations and we ask for those responsible to be brought to justice," Kasim said.

Papua Torture Not ‘Heavy Violation’

he chief of Indonesian Armed Forces (TNI) Adm. Agus Suhartono on Thursday said that while the abuse perpetrated by soldiers in Papua might fall under the human rights violation category, they were “not heavy violations.”
“In the context of the military court, what the soldiers did falls under excessive misconduct,” Agus said. “In the context of human rights perspective, it is a human rights violation. It depends on where we see it from.
“But I see it from the perspective of the military court.”

5 Januari 2011

Kontras: Jangan biarkan kasus kekerasan Papua

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai rekomendasi Komnas HAM tentang kekerasan di Papua harus ditindaklanjuti dengan tindakan pro justisia dan bukan dibiarkan tanpa proses hukum yang layak bagi pelakunya.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mengatakan temuan Komnas HAM dalam pemantauannya sudah sepatutnya ditindak lanjuti ke penyelidikan pro justisia sebagaimana yang diatur dalam UU no 26/2000.tentang Pengadilan HAM. Menurut dia,  temuan dari laporan pemantauan tersebut tidak bisa hanya dibiarkan tanpa proses hukum yang layak.

Obama: Stop funding Indonesian torture of Papuans

Human rights organization Survival International is asking President Obama, who is due to visit Indonesia next week, to suspend US military assistance to Jakarta until its forces stop killing and torturing the people of West Papua.

Obama’s visit comes shortly after the emergence of shocking videofootage showing Indonesian soldiers torturing two villagers in the West Papuan highlands. The Indonesian government has admitted that the torturers were its soldiers.

Penegakan HAM di Papua = Bagai Menegakkan Benang Basah!

JUBI --- Mengawali tahun 2011, jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Papua menyampaikan rasa keprihatinan yang dalam atas situasi hak asasi manusia di Papua kepada Presiden RI, melalui sebuah Surat Terbuka.  Penyampaian rasa keprihatinan ini didorong oleh fakta bahwa setiap waktu masih saja terjadi peristiwa kekerasan yang melahirkan korban karena minimnya perlindungan keamanan bagi rakyat Papua, sebagaimana dijamin oleh konstitusi RI.


Dalam Surat Terbuka yang diterima redaksi tabloidjubi.com, disebutkan bahwa

Israel bantah gunakan burung sebagai mata-mata


Sebuah burung hering ditemukan di Arab Saudi dengan peralatan GPS.
Pejabat satwa liar Israel membantah tuduhan Arab Saudi bahwa seekor burung hering yang dilengkapi dengan peralatan GPS adalah mata-mata Israel.
Laporan di media Arab Saudi menyebutkan burung itu -yang ditangkap di salah satu kawasan pedesaan negara itu- bisa jadi merupakan salah satu bagian dari upaya spionase badan intelijen Israel, Mossad.
Kewaspadaan memang meningkat di Arab Saudi ketika burung yang dilengkapi dengan cincin nomor R65 itu mendarat di kota gurun pasir Hyaal.

Giliran Uni Eropa Angkat Bicara

BRUSSELS, KOMPAS.com — Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton akan memulai kunjungan dua hari ke Timur Tengah pada Rabu (5/1/2011) saat pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina tampak menemui jalan buntu. Kantor Ashton menyatakan dalam satu pernyataan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah pada 5-6 Januari.
"Ia akan bertemu para pemimpin kunci dari Israel dan Palestina untuk menegaskan komitmen Uni Eropa atas proses perdamaian dan untuk mengulangi perlunya pembukaan penyebrangan ke Gaza dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan," kata pernyataan itu

Kasus Pelarangan Beribadah dan Penutupan Gereja dan Lembaga Kristen Tahun 2010

  1. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Desa Arjowilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur, mengalami pengrusakan dan penutupan gereja serta larangan beribadah pada tanggal 18 April 2010. Sampai saat ini gereja tidak bisa digunakan untuk beribadah dan ibadah dilakukan di rumah jemaat. Jumlah jemaat 160 orang (dewasa, pemuda dan anak-anak). Kegiatan pelayanan sudah berlangsung sejak 1990, namun belum mendapatkan izin meskipun sudah mendapatkan tanda tangan dari 172 warga sekitar.
  2. Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Jemaat Eppata Comal Pekalongan tidak diperbolehkan dipakai untuk beribadah oleh warga. Jemaat GKRI ini sudah beribadah di tempat tersebut sejak 2001 dan izin membangun gereja keluar 2003. Surat keberatan muncul 2008. Posisi gereja berada jauh dari pemukiman penduduk.

Mengamati Penutupan Tempat-tempat Ibadah Sepanjang 2004-2007

1.   Mencermati perjalanan sepanjang 2004-2007, PGI mencatat beberapa peristiwa penutupan rumah ibadah dan pelarangan melaksanakan ibadah di beberapa tempat di berbagai belahan nusantara.  Penutupan Tempat-tempat Ibadah (gereja) yang dilakukan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Fron Pembela Islam (FPI), Aliansi Gerakan Anti Permutadan (AGAP) dan Barisan Anti Pemurtadan (BAP) terjadi di daerah Jawa Barat pada bulan April hingga September 2005. Sebanyak 21 tempat Ibadah dari berbagai denominasi di kepung massa dan dipaksa tutup. Peristiwa yang sama terjadi pada bulan April 2006 atas 2 tempat ibadah di Kompleks Seroja Bekasi dan 4 rumah ibadah di Gunung Putri, Bogor. Peristiwa seperti ini terus terjadi, dan terakhir adalah peristiwa penutupan rumah ibadah Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, 23 Nopember 2007, dan gereja-gereja GBKP, GPdI, GKPA dan GKI di Komplek Perumahan Istana Kawaluyaan Bandung Timur, 25 November 2007.

4 Januari 2011

Soal Papua, TNI Tunggu Keputusan Pengadilan Militer

Besar Kecil Normal
Pasukan gabungan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2010 di Monas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menyerahkan sepenuhnya kasus kekerasan oleh anggota TNI di Papua ke pengadilan militer yang memproses kasus ini. "Keputusan nanti dari peradilan militer," kata Inspektur Jenderal Mabes TNI, Letnan Jenderal M. Noer Muis, ketika dihubungi, Rabu (5/1).

Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan tiga kasus kekerasan oleh anggota TNI di Papua sepanjang 2010 tergolong pelanggaran HAM serius. Salah satu dari kasus itu, yang terekam dalam video pada 17 Maret 2010, telah dinyatakan oleh TNI sebagai tindakan indisipliner.

Kekerasan di Papua 'langgar HAM serius'

Rekaman video tentang dugaan kekerasan oleh oknum TNI
Dugaan kekerasan terhadap warga Papua direkomendasikan diproses di pengadilan militer
Komnas HAM menyebut pembunuhan seorang pendeta dan dua kasus tindak kekerasan terhadap warga Papua yang rekaman videonya tersebar dalam situs Youtube merupakan pelanggaran HAM serius.
Tiga kasus yang menjadi fokus penyelidikan Komnas HAM adalah peristiwa pembunuhan pendeta Kindermen Gire dan dua kasus kekerasan lainnya yang diduga dilakukan oleh TNI dalam proses interogasi di puncak Jaya, Papua.
Meski dalam penyelidikan ditemui adanya perlakuan kejam dan tidak manusiawi, Komnas HAM menyebut kekerasan di Puncak Jaya Papua ini hanya sebagai pelanggaran HAM serius.

Teknologi Terbaik 2010

Ini adalah teknologi-teknologi revolusioner yang muncul selama tahun 2010.
VIVAnews - Tahun 2010 baru saja berlalu. Namun tahun itu dipenuhi oleh kemunculan beberapa teknologi yang cukup revolusioner. Berikut ini teknologi-teknologi terbaik yang muncul selama tahun 2010.
6. Solar Impulse HB-SIA
Pesawat Solar Impulse HB- SIA
Solar Impulse HB-SIA adalah pesawat bebas emisi yang mampu mengudara sehari semalam, atau tepatnya selama 26 jam, 9 menit 10 detik. Pesawat yang ditenagai oleh empat motor listrik berkapasitas 10 tenaga kuda yang disuplai oleh sel surya dan baterai polimer lithium.

IAF strikes Gaza Strip in response to Kassam fire

Israel Makin Berulah, Bangun Pintu Gerbang di Beberapa Desa

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH-- Angkatan Darat Israel mulai membangun pintu gerbang di jalan masuk ke beberapa desa Palestina untuk membatasi aksi protes mingguan terhadap blokade Tepi Barat, kata saksi mata pada Selasa.
Saksi mata tersebut mengatakan bahwa Angkatan Darat Israel mulai meninggikan tanah dan menempatkan beton di jalan yang menuju beberapa desa di sekitar kota Ramallah.
"Para tentara itu akan membangun gerbang besi dan memperkuatnya dengan kawat berduri," kata Salah al-Khawaja, seorang penggagas aksi protes terhadap blokade semen yang mulai dibangun Israel di sepanjang Tepi Barat pada 2002.

Arab Saudi Tangkap Burung Mata-mata Israel

Burung yang dilengkapi GPS dan kode itu masuk ke wilayah pedesaan di Arab Saudi.
VIVAnews -- Aparat Arab Saudi menangkap Burung Nasar, burung pemakan bangkai dengan tuduhan menjadi mata-mata badan intelijen Israel, Mossad.
Di badan burung yang ditangkap itu dipasangi pemancar GPS dan label bertuliskan kode R65 dari Universitas Tel Aviv. Burung itu masuk  ke wilayah pedesaan Arab Saudi  beberapa minggu lalu.
Penduduk lokal menduga ini bagian dari plot zionis, atau setidaknya ada misi intelijen yang diemban burung berkepala botak itu.
Koran Arab Saudi, al-Weeam adalah kali pertamanya yang memuat insiden ini. Burung bangkai itu disebutkan mendarat di dekat rumah seorang syekh dalam komunitas Hayel. Artikel koran itu menyebut, bau busuk ke luar dari mulut burung itu.

DPR RI Tempat Layak Bahas Isu-Isu Papua

Analisa Pengamat Tentang Papua di Tahun 2011

Pimpinan Yayasan Igssarpri Franzalbert Joku (kiri) dan Nick Messet (kana) bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Port Moresby dalam rangka kunjungan perdana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua New Guinea Ma.JAYAPURA—-Hearing atau dengar pendapat yang melibatkan tokoh- tokoh Papua, baik yang  Pro Merdeka maupun Pro NKRI di Kongres Amerika Serikat di Washington DC, 22 September 2010 lalu  adalah suatu peristiwa yang melibatkan perlemen negara lain dan di luar rel hukum Indonesia.
Karena itu, orang Papua perlu membahas masa depannya sebagai salah satu rumpun atau suku di Republik Indonesia yang perlu mengangkat  harga diri, jatidiri serta mengangkat seluruh aspek kehidupan bersama pemerintah Indonesia.Padahal, proses proses ini sebenarnya harus terjadi di Indonesia. Pasalnya, rakyat Papua mempunyai hak untuk mengangkat keberatan keberatan dan tuntutan tuntutan tentang keterbelakangannya yang dialami di Papua, perlemen Indonesia atau DPR RI adalah tempat  yang paling layak  bagi orang Papua untuk mengangkat isu isu yang menyangkut kepentingan hidup dan masa depan orang Papua bukan di Kongres Amerika Serikat atau perlemen Belanda, perlemen Inggeris, Australia atau perlemen Papua Nugini sekalipun sebagai negara tetangga. 

Pelanggaran Hak Sipil dan Politik Masih Terjadi

Analisa Pengamat Tentang Papua Tahun 2011

Yusack RebaJAYAPURA- Tahun 2011 ini pelanggaran pelanggaran hak sipil dan politik masih terus terjadi di Papua melalui aksi unjukrasa, insiden penembakan, penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan   dan lain lain yang memunculkan konflik antara aparat penegak hukum dan rakyat sipil.Demikian diungkapkan Pengamat  Hukum dan HAM, Yusack Reba SH MH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (4/1) kemarin terkait penegakan supremasi hukum dan HAM khususnya di Papua pada tahun 2011 ini.  Dikatakan, ekspresi atau kebebasan berpendapat yang kemudian kebebasan berpendapat itu ditafsir oleh institusi penegak hukum sebagai perbuatan makar atau separatis. Walaupun itu sebenarnya bagian dari  ungkapan pendapat. 

Israel Menyerang Dua Sasaran di Jalur Gaza

Metrotvnews.com, Gaza: Pesawat-pesawat perang Israel telah menyerang dua sasaran di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, Selasa (4/1). Tidak ada korban jiwa.
Sasaran itu adalah terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Mesir dekat kora Rafah dan sebuah fasilitas pelatihan bagi sayap bersenjata Hamas, Ezzeddine al-Qassam. Militer Israel mengonfirmasi kedua serangan udara terhadap pusat aktivitas gerilyawan itu.
Serangan itu terjadi setelah sebuah roket ditembakkan dari Gaza pada Selasa dini hari yang menghantam Israel selatan, merusak beberapa rumah kaca tapi tidak menimbulkan korban terluka.

Amankan Papua, TNI Naikkan Status Lanud Biak

BIAK--Sebagai upaya memperkuat keamanan wilayah udara di Papua dan Papua Barat, TNI Angkatan Udara akan meningkatkan status pangkalan udara Manuhua Biak menjadi tipe B. "Dengan peningkatan status itu, Lanud Manuhua akan dipimpin komandan berpangkat kolonel disertai penambahan jumlah prajurit," kata Panglima Komando Operasi III TNI AU Marsekal Muda TNI R Agus Munandar usai memimpin serah terima jabatan Danlanud di Biak, Selasa.
Menurut Agus, pengembangan status Lanud Manuhua sudah menjadi program TNI AU mengingat wilayah operasinya yang sangat luas, selain untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Agus belum bisa memastikan kapan perubahan status itu ditetapkan, namun ia memastikan dalam waktu dekat dan tinggal menunggu waktu.

Meneg PP dan PA: Ada Indikasi Perdagangan Orang di Papua

Meneg PP dan PA: Ada Indikasi Perdagangan Orang di Papua
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari memaparkankan ada indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Papua dan Papua Barat. "Ada indikasi perdagangan orang di Papua dan Papua Barat," tutur Linda Amalia Sari Gumelar usai Pemaparan Program Prioritas Kesejahteraan Rakyat 2011 di Jakarta, Selasa (4/1).

3 Januari 2011

Jewish continuity – visiting Israel is not enough




Komnas HAM ‘Refuse’ Papua Human Rights Case Trial

TEMPO Interactive, Jakarta:The National Human Rights Commission (Komnas HAM) has said it is too soon to confirm whether the military is responsible for severe human rights abuses in Papua.

Ban Ki Moon dan Obama Kutuk Bom Mesir


TEMPO Interaktif, New York - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki-Moon mengutuk serangan bom bunuh diri di Mesir pada Sabtu lalu. Bom bunuh diri di sebuah gereja di Alexandria itu menewaskan 21 orang.
"Sekretaris Jenderal mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban juga kepada pemerintah dan rakyat Mesir," kata jurubicara PBB. "Ban ki-Moon juga berharap pemerintah Mesir segera menangkap dalam pengeboman di gereja optik ini."

Senada dengan Ban Ki Moon, Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga mengutuk tragedi berdarah tersebut. Pemerintah Amerika Serikat, kata Obama, siap membantu Mesir untuk mengusut pengeboman itu.

Soal Papua, Komnas HAM Serahkan Proses Hukum ke TNI


TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap warga Papua yang diduga dilakukan oleh tentara kepada TNI atau pun Kepolisian. "Tim kami sudah turun dan menemukan indikasi dan pentunjuk. Silahkan diproses," kata Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis, ketika dihubungi, Ahad (2/1).

Kholis mengaku tak memiliki kekhawatiran bahwa penanganan kasus ini dibelokan untuk memperbaiki image institusi dengan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan ke TNI. "Sejauh ini kita percaya pada komitmen TNI pada masyarakat Indonesia untuk profesional dan reformis," ujarnya.

WikiLeaks: Iran Bisa Serang Israel 12 Menit


TEMPO Interaktif, Yerusalem - Situs pembocor dokumen rahasia WikiLeaks terus mengeluarkan kawat diplomatik milik pemerintah Amerika Serikat. Dalam kawat terbaru, terungkap, pemerintah Iran memiliki misil yang bisa menghancurkan Israel hanya dalam rentang waktu 10 hingga 12 menit.


Dalam kawat diplomatik yang dikirim Kedutaan AS di Tel Aviv ke Washington tersebut, Kepala Staf Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Gabi Ashkenazi mengatakan kemampuan Iran itu di hadapan delegasi anggota kongres AS yang dipimpin Ike Skelton pada November 2009. Menurut Ashkenazi pemerintah Iran memiliki 300 misil yang bisa menyerang Israel dalam waktu 12 menit.

2 Januari 2011

WikiLeaks: Indonesia Gagal Distribusikan Keuntungan Tambang Papua


WASHINGTON - Bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat (AS) yang diperoleh dari WikiLeaks menyebutkan Pemerintah Indonesia gagal mendistribusikan keuntungan hasil tambang di Papua.

"Sebagian uang (hasil keuntungan tambang) yang ditransfer kepada pemerintah provinsi masih tersisa, meskipun sebagian besar diantaranya telah digunakan dalam proyek yang tidak jelas atau hilang dimakan pejabat korup," ungkap bocoran WikiLeaks seperti dikutip SMH.com.au, Kamis (23/12/2010).

"Banyak menteri berusaha meraih kekuasaan di Papua. Sebagai hasilnya, implementasi dari otonomi khusus Papua terus berkurang dan warga Papua menilai otonomi tersebut sebagai sebuah kegagalan," lanjut bocoran kawat diplomatik itu yang dikeluarkan pada September 2009.

Palestinians to appeal to U.N. with anti-settlement resolution

The carefully worded resolution declares Jewish settlement in the West Bank a major obstacle to ending the Palestinian-Israeli conflict. It is meant to increase pressure on Israel and the U.S
Reporting from Jerusalem and Ramallah, West Bank — Frustrated by the collapse of U.S.-sponsored peace talks, Palestinians are preparing to take their case to the U.N. Security Council in the coming days with a resolution declaring ongoing Jewish settlement in the West Bank a major obstacle to ending the conflict.

The carefully worded resolution stops short of calling for sanctions against Israel or seeking recognition for Palestinian statehood. But it is designed to increase pressure on both Israel and the United States, Palestinian officials said.