Referendum Sudan Selatan: Indonesia Harus Belajar untuk Isu Papua

Oleh: Harits Abu Ulya (Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI)

Sejak hari Ahad 9 Januari 2011, referendum untuk menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan digelar selama kurang lebih sepekan. Komisi referendum mencatat, empat juta orang terdaftar untuk ambil bagian dalam jajak pendapat tersebut.  Seperti dugaan banyak pihak, referendum ini akan berhasil mengoyak Sudan menjadi dua Negara yang terpisah satu sama lainya. Sudan Selatan akan menjadi Negara Baru dan “merdeka” dengan kepemimpinan  yang baru pula.

Sebuah pil pahit bagi pemerintah Sudan, melalui pintu perjanjian Nivasha dan sebelumnya yaitu Protokol Machakos, bahkan kelanjutan dari drama perjanjian masa lalu yakni  Perjanjian Sykes-Picot kemudian banyak pihak punya kepentingan baik korporat (perusahaan eksplorasi minyak) ataupun Negara terutama AS menekan pemerintah Sudan. Dimana posisi AS  saat ini lebih determinan dibanding pihak Inggris seperti diawal-awal kemerdekaan Sudan. Karena itu sebenarnya pemisahan Sudan selatan merupakan bagian dari rencana lama yang diperbarui untuk memecah belah negeri-negeri kaum muslim menjadi entitas-entitas kecil yang tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga

Indonesia: Papua: court martial three Indonesian soldiers convicted of abuse

Their violence captured on video. The accused charged with insubordination. More serious charge not possible because of lack evidence, says prosecutor. Human rights activists denounce: victims will not appear in court for fear of reprisals by the army. 

Jakarta (AsiaNews / Agencies) - Three Indonesian soldiers are on trial in a military court for torturing two men in the province of Papua. The soldiers are accused of insubordination, the prosecutor said more serious charges could not be brought because the victims did not attend court. The men gave a detailed description of the violence suffered - in a video posted on YouTube - but did not want to testify in court for fear of army reprisals.

Soldiers stand trial over Papua abuse

AKARTA: Three Indonesian soldiers who videoed a Papuan man's agony as they repeatedly poked a fiery stick at his genitals and held a gun to his head have been charged with ignoring their commander's instructions.
Human rights activists say the video is clear evidence of human rights abuse and that the three soldiers from Battalion 753 should face Indonesia's Human Rights Tribunal.
But instead the soldiers are standing trial in a military court where they have been merely charged with failing to follow orders.

Advertisement: Story continues below

Indonesian military to try torture soldiers

TONY EASTLEY: The Indonesian military has put three low-ranking soldiers on trial over the torture of two Papuan men which was captured on video last year and which caused an international controversy when it was shown.
The military said it couldn't prosecute those responsible at the time because they weren't identifiable from the video.
The incident caused diplomatic strains and the case emerged as a test of Indonesia's commitment to uphold human rights.Indonesia correspondent, Matt Brown, reports from Jakarta.
MATT BROWN: Three young soldiers arrived in neatly pressed camouflage uniforms.

Hariman Siregar: Kalau Mau Jatuhkan Rezim Tak Usah Banyak Diskusi

HARIMAN SIREGAR/IST

RMOL. Aktivis senior Hariman Siregar menyemangati gerakan prodemokrasi, agar terus mengritik rezim SBY-Boediono, yang membawa Indonesia semakin larut dan tergantung pada sistem neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat.
Pesan itu disampaikan Hariman dalam perayaan HUT Indemo dan peringatan Peristiwa 15 Januari 1974 yang dikenal dengan nama Malari, malam ini (Sabtu, 15/1) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Menurut Hariman, ketika rezim otoriter Orde Baru tumbang tahun 1998 lalu, aktivis gerakan kehilangann peran. Demokrasi yang bersemi di era reformasi malah dibajak oleh elit partai politik.

Rezim SBY Payah Sejak Periode Pertama

PRESIDEN SBY/IST

RMOL. Pemerintahan SBY di periode 2004-2009 sebetulnya sudah payah. Dan semakin tampak payah di tahun pertama periode 2009-2014 ini.
Begitu penilaian tokoh Malari 1974 Hariman Siregar yang disampaikannya dalam peringatan peristiwa Malari dan HUT Indonesia Democracy Monitor (Indemo) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, malam ini (Sabtu, 15/1).
“Ketika SBY menang tahun 2004 dan mengaku mendapat mandat dari rakyat, tetapi rakyat semakin miskin, saya bilang cabut saya mandatnya,”

Military Court Tries Soldiers Accused of Papua Torture

The three defendants were among a group of six soldiers featured in a 10-minute video that depicted soldiers interrogating two bound Papuans. The video, as seen in his screen grab, was uploaded onto YouTube last October and quickly went viral.

Related articles
Ready or Not: Budget Car Rolls Into Indonesia 12:36am Jan 14, 2011
Scramble Starts for Mandala Refunds 12:30am Jan 14, 2011
BlackBerry Responds To Tifatul’s Tirades 11:21pm Jan 13, 2011
Sulawesi Students Clash With Brimob in Land Dispute 11:19pm Jan 13, 2011
Jakarta Immigration Officers Called in For Police Probe Into Gayus Passport 11:17pm Jan 13, 2011

                       

Jayapura. Three soldiers faced a military court here on Thursday over the torture of two Papuan men that was captured on video and circulated on the Internet, prompting an international furor late last year.

The soldiers, from the Army’s 753rd Infantry Battalion in Nabire, Papua, were identified as Second Sgt. Irwan Rizkiyanto, First Pvt. Jackson Agu and First Pvt. Thamrin Mahamiri.

The soldiers were manning a military

West Papua 2010 Chronology of Events

Press Release: West Papua Media Alerts

Human rights situation in West Papua[1]

The human rights situation in West Papua continued to deteriorate in 2010. One incident in particular highlighted the worsening human rights situation and that was the shocking video footage of West Papuans being tortured by Indonesian soldiers. The video showed several men in military fatigues torturing two Papuans.

The soldiers in the video threaten the two men with sharp weapons and pressed a burning bamboo stick against one of the men’s genitals.

Otsus Dinilai Gagal, Pembentukan MRP Ditolak

[JAYAPURA] Sejumlah organisasi di Papua menolak pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Pasalnya, rakyat Papua, dalam musyawarah besar mereka pada 9-10 Juni 2010 lalu, menganggap otonomi khusus (Otsus) Papua gagal. Karena itu diperlukan mediasi oleh pihak ketiga untuk berdialog dengan Jakarta mengenai masa depan Papua.
Demikian benang merah wawancara SP dengan sejumlah kelompok di Jayapura, Kamis (12/1) sore.
Menurut Alius Asso dari Solidaritas Hukum dan Demokrasi Rakyat Papua,

Tiga Anggota TNI Jadi Tersangka Video Kekerasan Papua

TEMPO Interaktif, JAYAPURA - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Erfi Triassunu menetapkan tiga anggota TNI sebagai tersangka kekerasan terhadap warga di Gurage, Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. " Sejak beredarnya video kekerasan di internet kami mengirimkan tim khusus ke Puncak Jaya untuk mengetahui lebih jauh kebenaran" kata Erfi kepada wartawan di Jayapura, Rabu 12 Januari 2011.

Setelah mengumpulkan bukti, kata Erfi, pihaknya menetapkan tiga anggota TNI

Amnesty Internasional khawatirkan nasib Buchtar Tabuni

JAKARTA: Amnesty International (AI) mengingatkan kemungkinan terjadinya kembali penyiksaan terhadap tahanan politik Papua Buchtar Tabuni terkait dengan pemindahan aktivis itu ke sel isolasi pada 7 Januari 2011 tanpa alasan yang jelas.
Josef Roy Benedict, pengkampanye Indonesia & Timor-Leste AI, mengatakan Buchtar sendiri tak diberikan alasan oleh Polda Papua tentang pemindahan tersebut.

Komnas HAM’s Papua probe just a formality, council says

The Papua Customary Council (PCC) blasted the National Commission for Human Rights (Komnas HAM) probe into a string of cases of torture in the restive province, calling it a mere “bluff and formality”.
Council member Markus Haluk said Sunday the Komnas HAM investigation failed to provide solutions for ending recurrent cases of human rights abuse in Papua.
The commission last Tuesday announced the results of their investigation into three recently revealed cases of torture by members of the military perpetrated against native Papuans.
The rights body recommended the government review its security approach in the province,

West Papua Report January 2011

Article – West Papua Advocacy Team
West Papua Report January 2011 This is the 81st in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, …http://www.etan.org/issues/wpapua/2011/1101wpap.htm
West Papua Report
January 2011
This is the 81st in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts,

Hamas Desak Kelompok Militan Hentikan Serangan ke Israel

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA--Hamas hari Minggu menyatakan telah memulai pembicaraan dengan kelompok-kelompok militan di Jalur Gaza untuk mendesak mereka menghentikan penembakan roket ke Israel, serangan-serangan yang meningkatkan kekhawatiran Palestina mengenai ofensif baru Israel. Pembicaraan itu merupakan pertanda bahwa Hamas berharap menghindari operasi militer Israel di wilayah kantung itu seperti perang mematikan tiga pekan yang berakhir pada Januari 2009.
"Kami memulai kontak dengan beberapa kelompok mengenai keadaan di lapangan. Hamas berusaha

Hotel Arab Digusur untuk Yahudi

Buldoser Israel, Minggu (9/1), menggusur bangunan Hotel Shepherd yang terletak di distrik Arab di Jerusalem timur.

TERKAIT:

• Salah Kira, Tentara Israel Saling Tembak
• Disangka Hamas, Qawasme Dihabisi
• Israel Curigai LSM HAM

KAIRO, KOMPAS.com — Buldoser Israel, Minggu (9/1/2011), menggusur bangunan Hotel Shepherd yang terletak di distrik Arab di Jerusalem Timur. Penggusuran hotel tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.

Time for AUS to re-think ties with the TNI

Press Release – The Australia West Papua Association
The recently released cables by WikiLeaks in relation to West Papuan human rights confirm what NGOs have been telling their governments and the media for years – that it is the Indonesian military that are one of the main problems in West Papua.
Time for the Australian Government to re- think its ties with the TNI

The recently released cables by WikiLeaks in relation to West Papuan human rights confirm what NGOs

Photos News : Free West Papua vigil outside the Indonesian Embassy in London 2011.

By WPNews Jan 9, 2011, 23:09

Demo Rilise Bucthar Tabuni, Sebby Sambom, Vicoter Yeimo , Pilep Karma and All the Political Prisoner in West Papua.
We need immediately release the entire political prisoner in West Papua. Indonesia no rights to hall all the political prisoner in the Prisoner in West Papua.
Indonesia Illegally Occupied Our Country 1963 then killing, ripe, torture, imprisonment, and illegal military operation in West Papua.

DN! Journalist Killed in West Papua

Journalist Killed in West Papua

The Committee to Protect Journalists has condemned the murder of a journalist in West Papua. The body of Ardiansyah Matra'is was found in a river days after he was one of four journalists to receive death threats