WASHINGTON - Bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat (AS) yang diperoleh dari WikiLeaks menyebutkan Pemerintah Indonesia gagal mendistribusikan keuntungan hasil tambang di Papua.
"Sebagian uang (hasil keuntungan tambang) yang ditransfer kepada pemerintah provinsi masih tersisa, meskipun sebagian besar diantaranya telah digunakan dalam proyek yang tidak jelas atau hilang dimakan pejabat korup," ungkap bocoran WikiLeaks seperti dikutip SMH.com.au, Kamis (23/12/2010).
"Banyak menteri berusaha meraih kekuasaan di Papua. Sebagai hasilnya, implementasi dari otonomi khusus Papua terus berkurang dan warga Papua menilai otonomi tersebut sebagai sebuah kegagalan," lanjut bocoran kawat diplomatik itu yang dikeluarkan pada September 2009.
Otonomi khusus yang diperkenalkan pada 2001 lalu itu, dibuat untuk mengatasi laporan aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Sekaligus untuk memperkuat kekuasaan pemerintah daerah Papua.
Sebelumnya Human Rights Watch merilis laporan adanya pejabat militer yang melakukan penyiksaan terhadap warga Papua tahun lalu di Kota Merauke.
Pihak Kedubes AS di Jakarta menuliskan pada kawat diplomatik yang dibocorkan melalui WikiLeaks, insiden itu langsung diisolasi dan kemungkinan besar melibatkan prajurit TNI yang diberikan perintah oleh pejabat lokal, Johanes Gluba Gebze.
"Warga Papua, Gebze yang memimpin sebuah pemerintahan daerah di Papua, dimana pemerintahannya dituduh melakukan tindakan korupsi dan kebrutalan yang tumbuh subur. Seorang penasihat bagi Gubernur Papua Barnabas Suebo, mengatakan Gebze sudah lepas kendali dan melakukan perjanjian ilegal mengenai sumber daya hutan dengan perusahaan China dan Korea," menurut bocoran kawat diplomatik AS lewat WikiLeaks yang dikeluarkan pada tahun 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar